Thursday, October 1, 2015

Kudeta PKI 1965 Bagian 12 : Soekarno-Soeharto Berenang Diantara Dua Karang (Ketiga)


Transisi kepemimpinan Indonesia dari Soekarno ke Soeharto yang diwarnai munculnya Supersemar juga sering dipandang sebagai bentuk pembangkangan Soeharto kepada Soekarno. Namun apabila dicermati secara mendalam, proses-proses itu sebenarnya atas dukungan penuh Soekarno dengan tetap mempertahankan sikap menduanya. Secara eksternal ia melakukan megaphone diplomacy, dengan menampakkan pembelaan dan dukungannya mempertahankan status hukum PKI. Ia juga tetap membuka saluran-saluran komunikasi dengan tokoh-tokoh PKI dan melindungi para pengurusnya. Sedangkan secara internal ia memberi dukungan legal-formal kepada langkah-langkah Mayjen Soeharto menertibkan keamanan dan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Dukungan legal-formal itu dapat kita ketahui secara jelas dari peristiwa-peristiwa berikut:

1. Pada tanggal 2 Oktober 1965, Presiden tetap memberikan kepercayaan kepada Mayjen Soeharto untuk memulihkan ketertiban dan keamanan paska kudeta, selain tetap mempertahankan Mayjen Pranoto Reksosamodro (calon usulan PKI) menjadi caretaker TNI AD. Dua perintah dalam satu struktur komando itu jelas menempatkan Mayjen Pranoto hanya sebatas figuran. Soekarno memahami betul kompetensi kemiliteran dan penguasaan Mayjen Soeharto atas kendali pasukan. Ia paham bagaimana karakter Mayjen Soeharto yang tidak bisa dihalangi ketika bimbingan keyakinannya telah menuntun untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Namun atas semua keteguhan sikap Mayjen Soeharto, Soekarno juga paham tidak pernah ada catatan sejarah perilaku/tindakan Mayjen Soeharto hendak melukai dirinya.

2. Pada tanggal 14 Oktober 1965 ---kurang dua minggu sejak kudeta PKI--- Presiden mengangkat Mayjen Soeharto sebagai Men/Pangad definitif menggantikan Mayjen Pranoto Reksosamodro. Tindakan ini semakin menambah sikap mendua Presiden dimana secara terbuka ---melalui statemen-statemennya--- membela PKI namun secara bersamaan menyerahkan kendali TNI AD kepada Mayjen Soeharto, sosok yang sejak awal tidak sejalan dan bahkan antipati terhadap PKI.

3. Pada tanggal 1 November 1965 (1 bulan sejak kudeta PKI), Presiden mengangkat Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib). Keputusan itu disusul dengan pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada tanggal 6 Desember 1965. Secara jelas Presiden menunjukkan sikapnya menyetujui gagasan Mayjen Soeharto untuk melakukan pembersihan terhadap pelaku G.30.S/PKI beserta jaringannya. 

4. Pada tanggal 4 Desember 1965, Presiden Soekarno memenuhi saran TNI AD untuk membentuk Mahmilub dan memberi wewenang kepada Mayjen Soeharto sebagai Perwira Penyerah Perkara (Papera).

5. Presiden menerbitkan Surat Perintah pada tanggal 11 Maret 1966 (Supersemar) yang isinya memerintahkan Mayjen Soeharto/Menpangad, dengan atas nama Presiden/ Penglima Tertinggi/ Pemimpin Besar Revolusi untuk “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/ Panglima Tertinggi/ Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS demi keutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi”. Penerbitan Surat Perintah tersebut secara jelas memberikan keleluasaan cukup besar kepada orang yang sudah diketahui Presiden sangat tidak bersahabat dengan PKI beserta orang-orang yang terlibat dalam peristiwa G.30.S/PKI. 

6. Ketika Surat Perintah tersebut dimanfaatkan Mayjen Soeharto untuk membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya serta menjadikannya sebagai partai terlarang, Presiden tidak melakukan tindakan yang berarti secara hukum untuk menggagalkannya. Presiden marah-marah dan menyatakan bahwa maksud Surat Perintah tersebut hanya dalam lingkup teknis militer dan bukan tindakan politis. Namun payung hukum yang kemudian dipergunakan untuk menertibkan tindakan Mayjen Soeharto, berupa Penetapan Presiden (tanggal 13 Maret 1966) yang isinya: “…memerintahkan Mayjen Soeharto untuk kembali kepada Pelaksanaan Surat Perintah Presiden/ Panglima tertinggi/ Mandataris MPRS/ Pemimpin Besar Revolusi dengan arti, melaksanakan secara teknis saja dan tidak mengambil dan melaksanakan keputusan di luar bidang teknis”. Penpres tersebut secara mudah dapat dipahami tidak memiliki implikasi hukum sama sekali untuk menghapus tindakan Mayjen Soeharto membubarkan PKI. Terkecuali jika melalui surat perintah yang sama, Presiden menyatakan mencabut keputusan pemegang mandat (Mayjen Soeharto) membubarkan PKI dan menyatakan membatalkan pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Tindakan Mayjen Soeharto bahkan disahkan oleh MPRS berdasarkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966. 

7. Presiden hanya berwacana dan melakukan statemen yang bernada simpati terhadap PKI, namun tidak mengeluarkan keputusan hukum untuk menghentikan langkah-langkah Mayjen Soeharto melakukan pengejaran terhadap pelaku G.30.S/PKI beserta jaringan-jaringannya. Presiden dengan kekuasaan yang masih dimilikinya sangat memungkinkan mengganti Mayjen Soeharto sebagai Men/Pangad atau mencabut penugasan-penugasannya sebagai Pangkopkamtib dan Penyerah Perkara dalam Mahmilub jika tidak menyetujui langkah-langkahnya.

Relasi antara Soekarno-Soeharto dalam peristiwa G.30.S/PKI dan pergeseran kekuasaan dalam peristiwa setelahnya hanya bisa dijelaskan dalam perspektif penyelamatan bangsanya dari perangkap ancaman Blok Barat maupun Blok Timur. Peristiwa G.30.S/PKI menyadarkan Soekarno jika Blok Timur tidak lagi sesuai skenarionya untuk dimanfaatkan melawan Blok Barat, karena telah terbukti menikam dirinya sendiri. Namun untuk segera meninggalkan Blok Timur, ia akan menjumpai kenyataan posisi Indonesia tinggal sendirian dalam panggung internasional. Selama ini pijakan diplomasinya dibangun atas tumpuan dukungan negara-negara Blok Timur. Sedangkan meminta dukungan barat merupakan kemustahilan mengingat dalam beberapa tahun sebelumnya telah ia tempatkan sebagai musuh besar dengan menikamnya berkali-kali (seperti keluar dari PBB, gagasan Nefos dan kampanye melawan Amerika maupun Inggris).

Sikap Presiden Soekarno terlihat jelas dari dialektikanya dengan Mayjen Soeharto mengenai pembubaran PKI sebagai jalan keluar terciptanya stabilitas bangsa. Soeharto menyatakan rakyat akan mendukungnya 100% jika Presiden mengambil langkah seperti peristiwa Madiun, dengan membubarkan PKI. Presiden menyatakan hal itu tidak mungkin, mengingat ia telah mempromosikan Nasakom sebagai pilar gerakan Non Blok. Mayjen Soeharto kemudian menyediakan dirinya sebagai bamper untuk menghilangkan Kom-nya, sementara Presiden mendukung dari jauh saja. Dialektika itu membawa pada sesi mengharukan dimana Presiden Soekarno menanyakan hendak diperlakukan seperti apa dirinya nanti. Mayjen Soeharto menjawabnya dengan menyatakan hendak mikul duwur mendem jero (melindungi pimpinan yang dihormatinya itu) .

Setelah melihat kesungguhan upaya Mayjen Soeharto, Presiden kemudian “melimbungkan diri” dengan mengambil resiko melawan arus besar tuntutan masyarakat untuk tidak membubarkan PKI, sambil melihat kemampuan Mayjen Soeharto mengendalikan keadaan. Ia tetap membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh PKI ---dan memberikan harapan bahwa melalui dirinya eksistensi PKI tetap bisa dipertahankan--- namun pada saat bersamaan membekali Mayjen Soeharto dengan instrumen legal-formal agar arah perjalanan bangsa memperoleh pijakan baru . Oleh karena itu dalam perspektif ini dapat dimaklumi penolakan Presiden Soekarno terhadap dukungan sejumlah satuan ketentaraan yang bermasud membela dirinya melawan kebijakan Mayjen Soeharto. Tentu saja mind games yang dilancarkan Soekarno-Soeharto tidak bisa mudah ditangkap oleh kalangan pembantu-pembantunya karena fokus masing-masing pada urusan mikro. Mereka hanya bisa menjelaskan fakta-fakta mikro dan tidak pada aspek strategi makro kebangsaan.

Begitu pula dengan sikap Mayjen Soeharto yang mendua terhadap eksistensi Presiden. Berdasarkan Ketetapan No. 33 MPRS Presiden Soekarno “dilucuti” dari semua kekuasaan eksekutifnya dan seorang pejabat Presiden diangkat untuk menggantikannya. Selanjutnya diserahkan kepada Presiden baru untuk memutuskan pengambilan tindakan hukum kepada mantan Presiden Soekarno atas tuduhan keterlibatannya dalam G.30.S/PKI. Namun pada malam setelah Mayjen Soeharto dilantik MPRS sebagai Pejabat Presiden, ia membuat pernyataan mengejutkan melalui TVRI yang menyatakan bahwa untuk sementara waktu menganggap Soekarno sebagai Presiden, walaupun tanpa memiliki kekuasaan eksekutif sama sekali. Ia beralasan bahwa berdasarkan kesaksian tim dokter dibawah sumpah, kesehatan mantan Presiden Soekarno sedang memburuk. Ia meminta pengertian rakyat untuk membiarkan dirinya memperlakukan Soekarno sebagai Presiden . 

Sayangnya, perspektif makro relasi Soekarno-Soeharto kurang memperoleh pencermatan, sehingga keduanya sering dijadikan komoditas untuk tujuan pragmatis-politis. Presiden Soeharto dituding tidak memperlakukan mantan Presiden Seokarno secara baik dan bahkan membuatnya menderita setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden. Tuduhan itu menyangkut aspek-aspek mikro seperti pemindahan mantan Presiden Soekarno dari Istana Bogor ke Wisma Yaso, pengasingan dari kolega-kolega terdekat dan pengingkaran wasiat tempat peristirahatan sewaktu meninggal. Tudingan itu dimanfaatkan untuk menyudutkan Presiden Soeharto sekaligus menarik simpati pendukung mantan Presiden Soekarno agar dapat dimobilisasi sebagai pendukung agenda politiknya.

Pemindahan mantan Presiden Soekarno dari Istana Bogor ke Wisma Yaso merupakan tindakan logis, mengingat konstruksi Indonesia bukan lagi sebuah kerajaan yang menyatukan asset publik dengan pribadi. Istana merupakan asset publik dan bukan milik Presiden Soekarno secara pribadi, sehingga setelah tidak menjabat lagi, dirinya juga harus meninggalkan Istana Bogor. Mengenai pemakaman di Blitar, publik banyak yang tidak paham bahwa Presiden Soeharto dibuat sulit adanya dua surat wasiat yang menyatakan ingin dimakamkan bersama salah satu istrinya. Salah satu istri memiliki satu surat wasiat, sedangkan istri yang lain juga memiliki surat wasiat yang sama. Secara diplomatis Presiden Soeharto kemudian mengarahkan untuk dimakamkan di dekat makam ibunya.

Berkaitan dengan sterilisasi terhadap orang-orang atau pembantu terdekatnya lebih banyak dilatarbelakangi alasan keamanan. Peristiwa Halim ---dimana Soekarno menolak mengikuti skenario G 30 S/PKI--- dan ketidaksungguhannya mempertahankan status hukum PKI telah membuat kecewa kader-kader PKI. Tidak mustahil koordinasinya dengan negara-negara Blok Timur, khususnya RRC akan mendorong agen-agen Komunis untuk melakukan tindakan yang membahayakan jiwa mantan Presiden Soekarno. Sterilisasi dari orang-orang terdekatnya dimaksudkan untuk membentengi dari kemungkinan masuknya ancaman yang dilakukan dengan memanfaatkan orang-orang terdekatnya. Informasi yang diperoleh dari orang-orang terdekat dapat saja menjadi telaah untuk membuat skenario menghabisi mantan Presiden Soekarno. Apabila menengok kebelakang, sakit parahnya Presiden sebelum kudeta juga dimungkinkan karena dikelilingi dokter-dokter yang tidak steril (dokter RRC).

Kelak setelah menjabat sebagai Presiden, Soeharto memenuhi janjinya kepada Presiden Soekarno untuk menjaga kelangsungan rekonstruksi peradaban Nusantara dengan membangun citra positif Indonesia dalam pentas internasional. Asean dan Gerakan Non Blok dikelola secara konsisten untuk tidak berada dalam kendali Blok Barat maupun Blok Timur. Ia galang konsensus nasional untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 serta mengarahkan seluruh rakyat untuk membangun sendi-sendi ekonomi bangsa.

(Bersambung. . .)
Sudah selayaknya Komunisme tidak diberi ruang untuk tumbuh menjadi idiologi negara menggantikan Pancasila.