Thursday, October 1, 2015

Kudeta PKI 1965 Bagian 12 : Soekarno-Soeharto Berenang Diantara Dua Karang (Kedua)


Penyerahan Irian Barat sendiri belum serta merta mengembalikan teritori fisik peradaban Nusantara yang selama empat abad sebelumnya dirobek-robek oleh kebijakan kolonialis Eropa menjadi wilayah Belanda, Portugis (Timor Timor), Papua New Guinea (Australia) dan Borneo (Inggris). Selain terbimbing oleh kesadaran kenusantaraanya, mungkin Soekarno terinspirasi pandangan Mohamad Yamin yang menyatakan tumpah darah Indonesia meliputi “Daerah Kepulauan Delapan” dengan pulau-pulau kecil disekelilingnya, yang telah terikat satu sama lain sejak ribuan tahun sebelumnya .  meminta dukungan persenjataan untuk pembebasan Irian Barat kurang direspon Negara-negara Barat---, Soekarno kemudian menghidupkan PKI ---sebagai bagian Komunisme internasional--- yang sedang sekarat akibat peristiwa Madiun. Kemungkinan ia hendak menggunakannya sebagai instrumen penggerak kekuatan Blok Timur untuk melindungi dan mendukung kampanye Indonesia dalam panggung Internasional. Upaya mendekati Blok Timur menunjukkan keberhasilan yang ditandai dengan kesediaan Unit Soviet membantu pengadaan persenjataan yang diperlukan Indonesia untuk pembebasan Irian Barat. Melalui kampanye militer yang dipercayakan kepada Mayjen Soeharto, Soekarno berhasil membebaskan Irian Barat dari cengkeraman Belanda. Selain itu, kedekatannya dengan negara-negara Blok Timur juga hendak dimanfaatkan Soekarno menjadikan Indonesia sebagai salah satu poros kekuatan dunia atau Nefos (New Emerging Forces).

Berada dalam skema Soekarno menjalin aliansi taktis dengan Blok Timur, PKI tumbuh dan berkembang dengan pesat. Terlepas bahwa, tentunya  Soekarno juga sadar bahwa Soviet dengan idiologi komunismenya memiliki aganda terhadap pengendalian Nusantara. PKI segera terbebas dari dosa politik kudeta Madiun, memiliki keleluasaan mengembangkan keanggotaan dan penguasaan bidang-bidang pengambilan keputusan strategis bangsa. Seiring pergeseran poros PKI dari “jalan damai” Moskow (Soviet) menuju “jalan revolusioner” Peking (RRC) pada tahun 1963, tanpa disadari telah menggiring Soekarno untuk harus bergandeng tangan dengan kelanjutan sebuah rezim kekaisaran yang sejak berabad-abad sebelumnya berusaha menaklukkan Nusantara.

Agenda Soekarno ---menjadikan Nusantara sebagai poros kekuatan dunia--- berhadapan dengan kepentingan RRC melanjutkan agendanya melakukan pengendalian kekuasaan di wilayah Nusantara melalui idiologi komunisme. RRC kemungkinan mencium agenda terdalam Soekarno ---dibalik kesediaannya melakukan aliansi strategis dengan Blok Timur--- yang sebenarnya sedang mempersiapkan tepuk tangan bagi kejayaan bangsanya dalam panggung internasional. Bisa jadi bagi negara-negara Komunis, konsepsi Nasakom merupakan bukti ketidaksungguhan Soekarno mengarahkan bangsanya untuk secara total menganut paham Komunisme. Kebijakan Presiden Soekarno menggandeng PKI dapat ditarik pemahaman dari pernyataan Presiden Soeharto (penggantinya) ketika menceritakan dialog diantara keduanya :

“Persoalannya adalah saya menyampaikan kehendak rakyat agar PKI dibubarkan, tetapi Bung Karno tidak mau membubabarkan. Karena apa, masalahnya juga saya sudah mengetahui sejak tahun ’58. Pada waktu saya menjadi Panglima Divisi (TT IV/Dip), Bung Karno mengadakan kunjungan ke Jawa Tengah. Saya sebagai Penguasa Perang Daerah ---waktu itu--- mendampingi beliau dari lapangan terbang menuju tempat penginapan di rumah kepala daerah, Pak Hadi Subeno, pada waktu itu menjadi kepala daerahnya. Di mobil saya sempat untuk memberikan laporan keadaan sampai menanyakan mengenai PKI. “Pak, pada pemilu ’55 PKI menang. Apakah tidak membahayakan Pancasila?”. Beliau terus mengatakan: “Lha kenyataan kan PKI dapat dukungan rakyat, merupakan kekuatan yang riil dan nyata. Ini harus kita jadikan PKI Pancasila”. Saya bilang: “Apa Mungkin Pak?”. Beliau mengatakan: “Inilah perjuangan Bapak. Serahkan pada saya. Kamu tidak usah turut-turut”. Ya sudah. Mulai itu saya sudah tahu bahwa beliau memang ingin mempersatukan Komunis untuk menjadikan PKI menjadi PKI Pancasila dalam rangka Nasakom tadi. Saya tidak boleh turut-turut. Tetapi saya mengatakan saya melakukan pembangunan di Jawa Tengah untuk memisahkan rakyat dengan PKI. Saya terus bertanya: “Bagaimana dengan pembangunan itu?”. “Sudah baik. Teruskan saja”, jawab Bung Karno. Dus, mulai saat itu saya sudah mengetahui”.

Menghadapi sikap mendua Presiden Soekarno itu tidak ada jalan lain bagi RRC kecuali memberikan dukungan kepada PKI untuk segera mengambil alih kekuasaan. Munculnya kekuasaan PKI di Indonesia akan memberikan dua keuntungan bagi RRC. Pertama, berhasil memperluas pengaruh Komunis dunia dimana Indonesia akan menjadi negara Komunis terbesar ketiga. Kedua, sifat internasional dari Komunisme akan memungkinkan RRC melakukan pengendalian kebijakan terhadap wilayah Nusantara. 

Sebagaimana kita saksikan dalam peristiwa 1965, PKI kemudian melakukan coup dengan terlebih dahulu mengkonfrontasikan Pimpinan TNI AD ---yang telah melihat dengan jelas akan datangnya bahaya dari utara (Cina Komunis)--- dengan Presiden Soekarno. Setelah konfrontasi mencapai titik yang dikehendaki, PKI memanfaatkan sejumlah komandan militer binaan untuk pembersihan Pimpinan TNI AD dan dilanjutkan dengan pendemisioneran Presiden maupun Kabinet Dwikora untuk digantikan Dewan Revolusi.

Posisi Presiden Soekarno dapat dilihat secara jelas dari sudut pandang Mayjen Soeharto, second line TNI AD yang selama ini selalu hadir menyelamatkan negara dan bangsa pada saat-saat kritis, seperti peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Operasi Mandala. Sebagaimana dikemukakan dalam bab III dan IV, selain memiliki prestasi militer, masa muda Mayjen Soeharto juga ditempa oleh kesadaran kesejarahan, spirit dan nilai-nilai kenusantaraan secara mendalam. Mayjen Soeharto juga ditempa oleh spirit perjuangan perang kemerdakaan beserta dinamikanya, termasuk pergolakan antar elemen bangsa. 

Kini ia (Mayjen Soeharto) mendapati pandangannya tentang PKI ---membahayakan Negara Pancasila--- tidak keliru dan Presiden Soekarno yang dihormatinya sedang terpojok karena ditelikung PKI dengan dukungan comintern. Manuver Presiden Soekarno memanfaatkan Blok Timur melawan Blok Barat justru dimanfaatkan balik oleh RRC untuk mengendalikan Nusantara melalui PKI. Upaya rekonstruksi peradaban Nusantara yang dilakukan Presiden Soekarno juga nyaris mengalami kebangkrutan. Secara idiologis, peradaban Nusantara hendak didekonstruksi dan digantikan paham Komunis. Kendali kebijakan negara juga hendak disubordinasi (dikendalikan) karena pola keterikatan negara-negara Komunis berada dalam bayang-bayang kebijakan Comintern. Skenario subordiansi itu berlawanan dengan spirit perjuangan panjang bangsa Indonesia melakukan rekonstruksi peradaban Nusantara yang independen dan lepas dari intervensi asing. Apabila usaha PKI berhasil, bangsa Indonesia lepas dari cengkeraman kolonialis Eropa-Jepang namun kembali masuk perangkap dalam cengkeraman kendali negara-negara Komunis.

Mayjen Soeharto ---sebelum peristiwa G.30.S/PKI tidak diperhitungkan secara politik--- ditakdirkan muncul ke atas panggung sejarah bangsa dan kemudian melakukan langkah-langkah penyelamatan. Ia membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya karena tidak sejalan dengan idiologi kenusantaraan dan telah terbukti menjadi kanal (saluran) bagi RRC yang hendak menumbangkan eksistensi peradaban Nusantara. Kelak ketika menjadi Presiden, ia memutus hubungan diplomatik dengan RRC oleh sebab-sebab substansial yaitu campur tangan terlalu dalam terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Masalah ini kurang memperoleh pencermatan kalangan sejarawan dan bahkan pada era reformasi kebijakan selektif Presiden Soeharto terhadap hubungannya dengan RRC maupun sejumlah warga keturunan Cina dipahami secara dangkal tanpa melihat akar permasalahannya.

Melalui pencermatan makro kesejarahan, kebijakan Soekarno maupun Soeharto merupakan bentuk strategi “berenang diantara dua karang” terhadap dua kekuatan dominan dunia dalam rangka melanjutkan upaya panjang bangsa Indonesia merekonstruksi eksistensi peradabannya. Manakala bangsa Indonesia menghadapi kebijakan barat yang tidak akomodatif, Presiden Soekarno berusaha menarik kekuatan Blok Timur untuk melindungi kepentingan Indonesia dari kebijakan Blok Barat yang tidak berpihak. Namun ketika negara-negara Blok Timur telah masuk terlalu dalam dan melakukan subordinasi (pengendalian) terhadap bangsa Indonesia, Presiden Soeharto memukul balik kekuatan Blok Timur yang ada di Indonesia sehingga menghindarkan bangsanya dari subordinasi.
Hubungan Soekarno-Soeharto seringkali ditafsirkan berhadapan secara diametral dan tidak menengok kesamaan visi kenusantaraan diantara keduanya. Secara teknis memang terjadi sejumlah perbedaan pandangan diantara keduanya, namun tetap dibalut oleh kesamaan visi sebuah keinginan kuat untuk memandu bangsanya keluar dari jepitan dua kekuatan raksasa dunia (Blok Barat dan Blok Timur). Soeharto memahami cara pandang dan maksud-maksud Soekarno berkenaan dengan kemesraanya dengan Blok Timur sehingga tidak melakukan perlawanan frontal terhadap kebijakan itu. Soekarno juga memahami cara pandang dan tindakan Soeharto terhadap bahaya atas manuvernya menggandeng PKI.

(Bersambung. . .)
Sudah selayaknya Komunisme tidak diberi ruang untuk tumbuh menjadi idiologi negara menggantikan Pancasila.