Wednesday, September 2, 2015

Sejarah Komunisme, Sejarah Kelam Kejahatan HAM Berat

Kudeta PKI '65 - 2: Sejarah Komunisme, Sejarah Kelam Kejahatan HAM Berat 


Pencermatan aspek-aspek mikro kesejarahan peristiwa G.30.S/PKI tahun 1965 harus mampu mengungkap jati diri komunisme dan agenda-agenda PKI serta konstalasi politik nasional menjelang (prolog), pada saat, maupun pasca terjadinya peristiwa (epilog). Peristiwa itu juga tidak boleh dilepaskan dari pencermatan terhadap iklim demokrasi liberal (tahun 1950-1959) dan demokrasi terpimpin (1959-1965) sebagai atmosphere menguntungkan bagi PKI yang menjadi katalisator untuk membawanya sebagai salah satu pemain penting perpolitikan nasional. Hari-hari menjelang dan pada saat terjadinya peristiwa G.30.S/PKI sangat kaya bukti keterlibatan PKI sebagai intelektual aktor kudeta, yang hendak dihapuskan fakta itu pada era reformasi. Puncak peristiwa itu sendiri ditandai dengan pembantaian terhadap 6 perwira tinggi pucuk pimpinan Angkatan Darat dan pendemisioneran Kabinet Dwikora (kudeta terhadap Presiden Soekarno) untuk digantikan Dewan Revolusi. Dewan Revolusi merupakan mantel dari suprastruktur kekuasaan baru bentukan PKI, yang disiapkan mengendalikan Indonesia paska operasi militer terbatas berupa pembantaian pucuk pimpinan Angkatan Darat.

Telaah terhadap eksistensi PKI di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari tabiat asli Komunisme sebagai sistem politik otoritarian internasional. Komunisme merupakan idiologi politik bersifat transnasional dengan agenda ---berdasarkan angan-angan atau utopianya--- hendak mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Menurut Mark ---penggagasnya, seorang Yahudi  berkebangsaan Jerman dan akhirnya memeluk agama Protestan--- agenda itu diwujudkan melalui cara perjuangan kelas sebagai pemicu revolusi. Revolusi sosial diyakini sebagai cara memenangkan kelas pekerja (proletar) atas kaum kapitalis (borjuis) untuk kemudian dibentuk periode transisi yang dinamakan diktaktor proletar. Merupakan sistem politik keditaktoran yang akan dijalankan oleh pelopor-pelopor kaum buruh dan tani untuk mengikis habis unsur-unsur kapitalisme. Menurutnya, apabila masyarakat tanpa kelas telah terbentuk, negara dan kepemimpinan diktaktor dengan sendirinya akan hilang. 

Gagasan itu sekilas memang tampak menggiurkan. Namun apabila kita lihat dari fakta kesejarahan hari ini ---setelah satu setengah abad, idiologi dan sistem politik itu berusaha diaplikasikan--- bukan saja terbukti sebagai gagasan utopis, akan tetapi telah menjelma sebagai sistem politik otoritarian dan mesin pembunuh kemanusiaan yang tiada tara kejamnya. Pembasmian terhadap kelas tertentu atau kelompok/ orang yang berbeda pendapat, dapat dibenarkan dalam proses pembentukan masyarakat tanpa kelas. Secara jelas sejarah mencatat lebih dari 100 juta jiwa terbunuh dalam sistem Komunis, sebelum akhirnya mengalami kebangkrutan yang ditandai dengan runtuhnya imperium Komunis Uni Soviet.


Taufiq Ismail dalam bukunya Katastropi Mendunia merekonstruksi kekejaman Partai Komunis sedunia ---selama 74 tahun (1917-1991) di 76 negara--- telah menghilangkan nyawa manusia sebanyak 1.350.000 orang pertahun, 3.702 sehari, 154 orang perjam, 2,5 orang permenit atau ekuivalen dengan 24 detik per orang . PKI sendiri merupakan bagian dari Komunisme internasional (comintern) yang keterkaitannya dapat dilacak sejak bulan Desember 1920, dimana Perserikatan Komunis di Hindia Belanda secara mutlak menerima 21 syarat keanggotaan sebagai bagian dari comintern. 

Sebagian isi syarat keanggotaan tersebut adalah: (a) pengakuan secara konsisten terhadap diktaktor proletariat dengan perjuangan untuk mengamankan dan mempertahankannya, (b) pemutusan kerjasama menyeluruh dengan kaum reformis dan centris serta penyingkiran mereka dari partai, (c) melaksanakan perjuangan dengan metode kombinasi legal dan illegal, (d) bekerja secara sistematis di dalam negara, militer, organisasi buruh reformis dan parlemen borjuis, (e) setiap partai anggota Comintern adalah partai Komunis dan dibentuk atas prinsip-prinsip sentralisme demokrasi, (f) semua keputusan dari konggres Comintern dan Executive Committee of Commmunist International (ECCI) akan mengikat terhadap semua partai yang berafilisasi dengan Comintern, dan (g) Comintern dan ECCI juga terikat untuk mempertimbangkan adanya perbedaan kondisi dari setiap partai yang berbeda tempat bekerja dan perjuangannya dan secara umum resolusi yang diajukan mengenai suatu masalah hanya akan diterima apabila resolusi itu dimungkinkan . 

Pencermatan terhadap sajian data korban di atas dan pola relasi antara PKI dengan comintern akan segera membimbing akal sehat kita untuk tidak serta merta menyesali tumbangnya PKI dengan segala sanksi moral, politik dan hukum bagi para simpatisan maupun eks anggotanya. Sejarah memiliki logikanya sendiri sebagaimana terlihat dalam kasus kegagalan perebutan kekuasaan oleh PKI di Indonesia. Merupakan sebuah anugerah manakala Indonesia tidak masuk daftar korban kekejaman Komunis dalam jumlah besar sebagaimana dialami rakyat Soviet, RRC maupun negara-negara lainnya.

PKI merupakan bagian dari comintern. Menerima komunisme /PKI berlawanan dengan jati diri eksitensi Nusantara sebagai sebuah bangsa yang independen, secara wilayah, budaya, politik maupun ekonomi. Komunisme tidak sejalan prinsip-prinsip negara Nasionalis Indonesia yang berdasarkan pancasila. Sebuah omong kosong cita-cita mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, secara utuh dan bulat, manakala  disatu sisi memberi kanal bagi komunisme sebagai idiologi transnasional hidup di negara ini. Menerima komunisme sama artinya dengan menyerahkan kendali kedaulatan bangsa ini dalam kendali comintern. Secara idiologi, komunisme berlawanan arah dengan idiologi bangsa Nusantara, yang kristalisasinya ada dalam Pancasila.

Maka sudah selayaknya komunisme tidak diberi ruang untuk tumbuh menjadi idiologi negara menggantikan Pancasila.


  1. Taufik Isma’il, Katastropi Mendunia: Marxisme-Leninisme-Stalinisme-Maoisme-Narkoba, (Jakarta: Yayasan Titik Infinitum, 2004), 6
  2. Sekretariat Negara, Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia-Latar Belakang Aksi dan Penumpasanya, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1994), hlm 11-12.

***

Penulis : Abdul Rohman

Sudah selayaknya Komunisme tidak diberi ruang untuk tumbuh menjadi idiologi negara menggantikan Pancasila.