Wednesday, September 2, 2015

Operasi Militer Pasukan G.30.S/PKI

Kudeta PKI '65 - 7: Operasi Militer Pasukan G.30.S/PKI 

G.30.S/PKI merupakan satu kesatuan gerakan operasi militer dan politik. Operasi militer dilakukan PKI dengan skenario memukul (menculik dan membunuh) elit pimpinan TNI AD untuk digantikan dengan anggota militer Pro PKI. Sedangkan gerakan politik dilakukan dengan mendemisionerkan Presiden Soekarno dan Kabinet Dwikora untuk digantikan Dewan Revolusi sebagai transisi menuju pemerintahan Komunis di Indonesia.

Pelaksanaan operasi militer dalam peristiwa G.30.S/PKI direncanakan dalam dua tahap. Pertama, pembersihan (penculikan/pembunuhan) Jenderal pimpinan TNI-AD sebagai upaya pengendalian salah satu pilar penting Angkatan Bersenjata. Kedua, pengendalian fasilitas-fasilitas strategis dan karantina Presiden Soekarno agar mendukung agenda PKI dalam G.30.S. Kedua tahapan itu tidak berjalan sesuai rencana sehingga memaksa PKI menyusun operasi militer darurat dalam bentuk operasi penyelamatan gerakan dengan melakukan perlawanan terhadap serangan balik Kostrad yang dipimpin Mayjen Soeharto.

Lihat tabel Gerakan Militer dan Politik G 30 S/PKI, Langkah Presiden Soekarno dan Tindakan Mayjen Soeharto

a. Tahap Pembersihan Pimpinan TNI AD 
Operasi militer G 30 S/PKI pada tahap ini berhasil menculik enam Jenderal Pimpinan TNI AD dengan menyisakan persoalan lolosnya target potensial Menhankam/KASAB Jenderal A.H. Nasution . Sesuai kalkulasi elit PKI, tersingkirnya para para pucuk pimpinannya akan menjadikan TNI AD layaknya gerbong Kereta Api tanpa masinis. Keberadaanya akan dengan mudah dikelola untuk tidak membahayakan agenda-agenda perebutan kekuasaan yang sedang diskenariokan. Pergantian pimpinan TNI AD oleh perwira-perwira yang yang pro PKI diyakini dapat membalik arah TNI AD yang semula berhadapan secara diametral menjadi asset potensial pendukung G.30.S/PKI. Pada tahap berikutnya, pembalikan arah TNI AD juga diyakini menempatkan Presiden Soekarno ---sebagai sosok kawan sementara--- dalam posisi tersudut untuk kemudian dengan mudah disingkirkan dalam tatanan politik paska kudeta.

Sejarawan menyodorkan analisis kegagalan “eksekusi terhadap Jenderal Nasution” dan “Brigjen Soepardjo menjemput paksa Presiden Soekarno di Istana Merdeka pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965” sebagai faktor penting kegagalan G.30.S/PKI. Namun apabila dicermati secara mendalam, kecerobohan pasukan penculik melakukan pembunuhan tiga Jenderal (Men/Pangad Jenderal A. Yani, Asisten IV Men/Pangad Brigjen D.I. Panjaitan, Deputi III Men/Pangad Mayjen Haryono MT) di kediamannya sebenarnya merupakan faktor penting pintu awal kegagalan G.30.S/PKI. Terbunuhnya para Jenderal itu tanpa disadari telah merobek kamuflase gerakan yang sejak awal dikemas dengan argumentasi “menjemput para perwira yang tergabung dalam Dewan Jenderal untuk dihadapkan pada Presiden atas perintah Presiden”.

Penghilangan nyawa tanpa melalui proses verivikasi pengadilan tidak dibenarkan dari sudut apapun sehingga dengan cepat memicu second line TNI AD mempersiapkan dan melakukan tindakan balasan. Bahkan andaikan pembunuhan itu atas perintah Presiden ---sebagaimana diargumentasikan para pimpinan G.30.S/PKI tindakannya untuk mendahului Dewan Jenderal yang hendak melakukan coup---, eksekusi terhadap pimpinan TNI AD tanpa pembuktian proses hukum sudah merupakan alasan kuat bagi second line TNI AD untuk menuntut keadilan dengan memberi balasan pada para pelakunya.

Berbeda ketika proses penculikan tidak menyisakan bukti dan saksi-saksi adanya pembunuhan, second line TNI AD dalam waktu yang agak lama akan terus digelayuti kebingungan. Mereka akan berasumsi pimpinannya sedang dijemput paksa (disandera) dan dihadapkan kepada Presiden untuk kemudian diadili. Walaupun tetap mencari pemimpinnya yang tengah diculik, secara emosional tidak menimbulkan efek dramatis sebagaimana ketika mengetahui pimpinannya telah ditembak mati di kediamannya. Second line TNI AD barangkali akan menuntut agar tuduhan terhadap para Jenderal itu dibuktikan terlebih dahulu sebelum Presiden memutuskan sanksi. Sementara itu G.30.S/PKI dapat dijalankan sesuai skenario ditengah kebingungan second line TNI AD dalam menemukan pimpinanya.

Tentunya bisa dimaklumi ketika informasi penembakan dan pembunuhan berdatangan di kediamanya, Mayor Jenderal Soeharto (sebagai tokoh senior second line TNI AD) segera terpanggil untuk: (1) menemukan pimpinannya (baik yang sudah gugur maupun yang masih hidup), (2) menghindarkan TNI AD dari kelumpuhan (akibat kekosongan pimpinan), dan (3) mempersiapkan tindakan apa yang mesti dilakukan, termasuk menindak pelaku pembunuhan dan penculikan . Ia bergegas menuju Kostrad dengan menggunakan pakaian tempur tanpa pengawal dan sopir pribadi yang menandakan kesiapannya untuk menghadapi segala kemungkinan termasuk jika harus terbunuh sebagaimana nasib pimpinannya .

Bagi second line TNI AD, komunike G.30.S/PKI melalui RRI pada pukul 07.15 ---yang mengemukakan gerakan Letkol Inf. Untung telah mengambil tindakan penangkapan para Jenderal AD yang hendak melakukan coup kepada Presiden--- memiliki makna sebagai jawaban atas teka-teki siapa pelaku pembunuhan pimpinannya. Komunike juga menyebutkan akan adanya proses politik berupa pembentukan Dewan Revolusi pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten, sebagai tindak lanjut pembersihan para Jenderal. Mencermati isi komunike dapat segera disimpulkan oleh siapapun bahwa pembunuhan dan penculikan itu dilakukan dalam rangka kudeta. Melalui instuisi dan pengalamannya masing-masing, Mayjen Soeharto, Kol. Inf. Yoga Soegama dan jurnalis Rosihan Anwar ---pada jam-jam pertama G.30.S/PKI --- telah dapat menyimpulkan G.30.S didalangi PKI .

Isi komunike Letkol Inf. Untung itu juga menyatakan bahwa “Presiden Soekarno selamat dalam lindungan gerakan 30 September”. Statemen itu bagi Mayjen Soeharto memunculkan tanggung jawab baru berupa penyelamatan eksistensi Presiden selain menjaga kemungkinan kelumpuhan TNI AD dan kejelasan para Jenderal yang diculik. Mengacu isi komunike lainnya, Letkol. Inf. Untung menyatakan sejumlah Jenderal telah ditangkap, namun Mayjen Soeharto memperoleh informasi ---salah satunya dari laporan ajudan A. Yani--- yang menyatakan bahwa tiga orang Jenderal pimpinan TNI AD telah dibunuh, bahkan ditembak mati di kediamannya. Makna “Presiden selamat dalam lindungan G.30.S” juga memunculkan multi intepretasi yang salah satunya dapat berarti “Presiden berada dalam sandera komplotan G.30.S/PKI”. Tidak diijinkannya Umar Wirahadikusumah (oleh Mayjen Soeharto) memenuhi panggilan Presiden Soekarno menghadap di Halim, dilakukan atas kalkulasi dan intepretasi diatas. Presiden Soekarno ---dalam intepretasi Mayjen Soeharto---sedang disandera oleh komplotan penculik di kawasan Halim dan keputusannya belum tentu mencerminkan independensinya. Bisa jadi panggilan itu merupakan perangkap komplotan G.30.S/PKI untuk membunuh lebih banyak Jenderal lagi.



Terlepas komunike Letkol Inf. Untung memberi banyak informasi seputar pelaku dan motif penculikan, tersiarnya informasi pembunuhan ketiga Jenderal TNI AD (pada jam-jam pertama gerakan) telah memicu munculnya inisiatif baru ---dari kalangan second line TNI AD dibawah pimpinan Mayjen Soeharto--- untuk melakukan tindakan balasan yang posisinya berhadapan secara diametral dengan kepentingan G.30.S/PKI. Sesuai dogma Aidit (Ketua Comite Central PKI), pemegang inisiatif menentukan keberhasilan persaingannya melawan TNI AD dalam perebutan kekuasaan, manakala masa depan kesehatan Presiden Soekarno berada dalam ketidakpastian. Hadirnya inisiatif baru yang kemunculannya dipicu terbunuhnya para Jenderal itu telah menjadikan pimpinan G.30.S/PKI bukan lagi pemain tunggal sejak jam-jam pertama melancarkan kudeta.

b. Fase Karantina Presiden
Operasi militer G 30 S/PKI pada tahap ini dilakukan dengan: (1) menguasai sarana-sarana vital komunikasi publik (RRI dan Telkom), (2) tekanan militer kepada Presiden Soekarno di Istana Merdeka, serta (3) tekanan militer kepada Presiden Soekarno ditempat penyanderaannya yang baru di rumah Susanto di kawasan Halim. Penguasaan sarana vital komunikasi publik (RRI & Telkom) dilakukan oleh pasukan Bima Sakti pimpinan Kapten Inf. Suradi dengan tujuan: (a) pemblokiran akses informasi bagi Presiden Soekarno (pemutusan jaringan telpon keluar masuk Istana), (b) pemblokiran akses informasi lawan-lawan dan potensi penghambat G.30.S/PKI, (c) keleluasaan pengelolaan manajemen propaganda G.30.S/PKI (penyebarluasan komunike melalui RRI), dan (d) keleluasaan komunikasi antar pelaku G 30 S beserta jariangan-jaringannya (termasuk komunikasi dengan jaringan-jaringan pendukung PKI di luar negeri seperti RRC).

Tekanan militer kepada Presiden Soekarno di Istana Merdeka dilakukan dengan menyiagakan pasukan Yon 530/ Para Brawijaya dan Yon 454/ Para Diponegoro ---minus beberapa peleton yang dilibatkan dalam proses penculikan para Jenderal TNI AD---. Pimpinan G.30.S/PKI memberi perintah kepada mereka dengan kamuflase menjaga keselamatan Presiden Soekarno dari coup Dewan Jenderal. Tujuan sebenarnya penempatan pasukan-pasukan itu adalah memberikan dukungan misi Brigjen Soeparjo menjemput Presiden Soekarno ---dengan cara halus maupun paksa--- untuk kemudian disanderanya di rumah Susanto kawasan Halim. Brigjen Soepardjo hendak membawa Presiden Soekarno dengan menggunakan helikopter Men/Pangau sehingga tidak banyak disertai iring-iringan pasukan pengawal. Apabila upaya itu dihalang-halangi (misalnya oleh pengawal Presiden), Soepardjo dapat menekan mereka dengan menyatakan pasukan-pasukan di sekitar Monas akan segera bergerak menyerbu Istana. Skenario “penjemputan” mengalami kegagalan karena kuasa Tuhan menyelamatkan Presiden Soekarno yang malam harinya berhasil dirayu istrinya (Dewi) untuk menginap di rumahnya, Wisma Yaso. Pada jam 6.00 Wib. 1 Oktober 1965, Presiden Soekarno tidak berhasil ditemukan oleh Soepardjo dan keberadaan pasukan di sekitar Monas tidak jadi memiliki konstribusi maksimal sesuai skenario.

Sedangkan skenario tekanan kepada Presiden di tempat penyanderaannya yang baru (di rumah Soesanto) dilakukan dengan menempatkan pasukan pengawal dari AURI yang sepenuhnya dikendalikan untuk mengikuti arahan pimpinan G.30.S/PKI. Tidak jauh dari tempat itu juga disiagakan ribuan Pemuda Rakyat bersenjata (yang pada waktu pagi hari turut membantai Jenderal-Jenderal TNI AD di Lubang Buaya). Keberadaan Pemuda Rakyat bersenjata sewaktu-waktu dapat dijadikan instrumen penekan Presiden Soekarno apabila tidak sejalan dengan skenario G.30.S/PKI. Rencana ini juga tidak sepenuhnya berhasil karena kegagalan Soepardjo menjemput Presiden Soekarno di Istana menyebabkan Presiden Soekarno datang sendiri ke Halim dengan iring-iringan pengawalan petugas keamanan dan pembantu-pembantu terdekatnya. Lepasnya Presiden Soekarno dari perangkap G.30.S/PKI telah memunculkan inisiatif baru pada diri Presiden Soekarno untuk berenang diantara dua inisiatif sebelumnya (pimpinan G 30 S/PKI dan Kostrad). PKI tidak bisa mendiktekan agendanya secara leluasa, akan tetapi harus menghitung keberadaan Kostrad dan Presiden Soekarno yang beberapa minggu sebelumnya telah divonis tidak akan berumur panjang.

c. Fase Penyelamatan
Operasi militer G.30.S/PKI pada tahap ini dilakukan dengan pengerahan pasukan untuk melakukan serangan terhadap pergerakan pasukan Kostrad merebut RRI-Telkom atau untuk merebut kembali RRI-Telkom yang telah diduduki Kostrad. Setelah memperoleh informasi pergerakan pasukan Kostrad, pimpinan komplotan G G.30.S/PKI menjadi panik dan menyusun skenario perlawanan dengan dalih membela Presiden Soekarno. Pukul 18.00 Wib. tanggal 1 Oktober 1965 Brigjen Soepardjo menemui Presiden Soekarno dan meminta otorisasi membela Presiden dari serangan Mayjen Soeharto (Kostrad), namun permintaan itu ditolak. Hal ini didukung fakta munculnya beberapa unit truk Pemuda Rakyat bersenjata dari Lubang Buaya, yang pada pukul 18.45 Wib. menduduki Gedung Front Nasional (lokasinya berada di dekat Telkom). Mayjen Soeharto segera mengirim Batalyon 530/ Para Brawijaya (setelah dinetralisasi) untuk mengamankan gedung. Interogasi terhadap Pemuda Rakyat bersenjata yang ditangkap, diperoleh keterangan adanya 3.000 personil dari mereka yang dipersenjatai AURI dan berkeliaran di Jakarta .

Atas permintaan otorisasi Soepardjo itu Presiden Soekarno tentunya menyadari dirinya akan diadu oleh komplotan G.30.S/PKI (orang-orang yang beberapa jam sebelumnya mendemisionerkannya dari Kabinet Dwikora) dengan Mayjen Soeharto. Presiden tentu ingat betul Mayjen Soeharto merupakan sosok Jenderal paling setia dan kompeten yang dengan caranya sendiri (tetap berpijak pada garis hirarki komando) telah membebaskannya dari kudeta tanggal 3 Juli 1946, menyelamatkan harga dirinya melalui peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Operasi Mandala Pembebasan Irian Barat.

Orang-orang sekitarnya hanya mengetahui secara harafiah Presiden Soekarno menyebut Mayjen Soeharto koppig (keras kepala) namun tidak memahami ikatan batin diantara keduanya. Penolakan terhadap permintaan otorisasi Brigjen Soepardjo mencerminkan bahwa orang-orang di sekitar Presiden seringkali tidak bisa mencerna mind games (perang pikiran) yang sering dilancarkan Presiden Soekarno. Penolakan terhadap permintaan Soepardjo dengan sendirinya meruntuhkan alasan moral pasukan G.30.S/PKI ---yang sejak awal mendapat doktrin keberadaannya menjaga keselamatan Presiden Soekarno--- untuk terus melawan Kostrad. Sebagaimana diakui Supardjo melalui otokritiknya, salah satu pemicu kekacauan strategi G.30.S/PKI adalah permintaan Brigjen Sabur (Komandan Resimen Cakrabirawa yang pada saat itu bersama Presiden Soekarno) kepada Kostrad (via telpon) agar bersiap-siap jika sewaktu-waktu Presiden Soekarno dalam keadaan bahaya .


  1. Pukul 04.00 WIB tanggal 1 Oktober 1965, pasukanG.30.S menculik enam Jenderal TNI AD, tiga orang Jenderal dibunuh di kediamanya (Men/Pangad Jenderal A. Yani, Asisten IV Men/Pangad Brigjen D.I. Panjaitan, Deputi III Men/Pangad Mayjen Haryono MT) dan tiga orang dibawa hidup-hidup untuk kemudian di eksekusi di Lubang Buaya (Deputi II Men/Pangad Mayjen Soeprapto, Asisten I Men/Pangad Mayjen S. Parman dan Irjenkeh Brigjen Sutojo Siswomihardjo). Selain itu, operasi militer tersebut juga menangkap dan menyandera Agen Polisi Tingkat II Sukitman yang pada saat kejadian sedang patroli di sekitar kediaman D.I Pandjaitan, menembak mati penjaga kediaman Waperdam II Dr. Leimena Ajun Inspektur Polisi karel Satsuit Tubun, menembak Putri Jenderal Nasution Ade Irma Suryani Nasution dan membawa Ajudan Menhankam/ KASAB Lettu Piere Andreas Tendean untuk kemudian di eksekusi di Lubang Buaya.
  2. Sebagaimana kita ketahui Mayjen Soeharto memegang teguh ajaran falsafah Jawa, yang salah satunya “tuhu marang pengeran, ratu lan wong atuwo loro” (taat kepada Tuhan beserta hukum-hukumnya, taat kepada pemimpin dan kedua orang tua. Ketika mengetahui para pimpinannya diperlakukan secara biadab, secara naluriah akan melakukan perlawanan.    
  3. Secara bathiniah, sikap yang tergambar pada diri Mayjen Soeharto pada pagi itu merupakan keteguhan hati dan dorongan yang amat kuat untuk melawan ketidakadilan walaupun jiwa dan raga sebagai taruhannya. Terminolog Bali menyebutnya Puputan (karena keyakinan akan kebenarannya, maka dibela hingga nafas terakhir). Orang Jawa menyebutnya Natas (suatu perpaduan antara keteguhan hati dan dorongan kuat untuk tidak secara ragu-ragu membela kebenaran dan keadilan serta menyerahkan semua resiko-resikonya kepada takdir Tuhan). Sikap ini tidak mungkin dimiliki orang-orang yang jiwanya dibimbing oleh cita-cita pragmatis, misalnya untuk merebut kekuasaan, sebagaimana tuduhan sebagian orang kepada Mayjen Soeharto dalam peristiwa G.30.S/PKI. Bahkan dalam satu sumber menyebutkan Mayjen Soeharto akan bertekad melakukan gerilya jika hari itu mengalami kegagalan melawan para penculik Pimpinan TNI AD. Oleh karena itu, keluarganya diungsikan di jalan Wijaya.        
  4. Ketika komunike itu disiarkan RRI, Mayor Jenderal Soeharto masih disibukkan untuk menganalisa keanehan-keanehan kejadian hari itu (pembunuhan para Jenderal pimpinannya, adanya pasukan tidak dikenal disekitar Monas diluar perintah Kostrad ataupun Pangdam V/Jaya, dan kehadiran Brigjen Soepardjo bersama timnya mencari Presiden di Istana Merdeka). Mendengar komunike itu hati Mayjen Soeharto berdegub. Selain mengetahui secara lebih pasti pelaku pembunuhan para Jenderal, naluri dan pengalaman militernya (melaksanakan misi Pangsar Jend. Soedirman dalam peristiwa 3 Juli dan netralisasi satuan-satuan militer Jawa Tengah yang terinfiltrasi PKI pelaku pemberontakan Madiun serta pengalamannya meredam dinamika satuan-satuan militer semasa ReRa) segera memberi petunjuk bahwa Gerakan Untung didalangi PKI, karena yang bersangkutan merupakan didikan Alimin, tokoh senior dan idiolog PKI. Sedangkan Kol. Inf. Yoga Soegomo merupakan Asisten Intelijen Kostrad yang pernah menjadi Komandan Untung dalam RTP (Resimen Tim Pertempuran) II semasa menumpas PRRI. Ia mengetahui betul karakter, tabiat dan perilaku Letkol Untung. Adapun Rosihan Anwar memberikan kesimpulan gerakan Letkol Untung didalangi PKI ketika berdiskusi dengan Sujatmoko (tokoh sosialis) beberapa saat setelah mengetahui Jenderal MT Haryono diculik. Sujatmoko merupakan kolega Jenderal MT Haryono yang pada pagi itu juga menjadi korban pembunuhan pasukan G.30.S.
  5. Victor, M. Fic, Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), hal 235
  6. Oto Kritik Supardjo, hlm 361
***

Penulis : Abdul Rohman

Sudah selayaknya Komunisme tidak diberi ruang untuk tumbuh menjadi idiologi negara menggantikan Pancasila.