Wednesday, September 2, 2015

Manuver Politik Elit PKI dalam G.30.S/PKI

Kudeta PKI '65 - 8: Manuver Politik Elit PKI dalam G.30.S/PKI 

G.30.S/PKI merupakan satu kesatuan gerakan operasi militer dan politik. Operasi militer dilakukan PKI dengan memukul elit pimpinan TNI AD untuk digantikan dengan anggota militer Pro PKI. Sedangkan gerakan politik dilakukan dengan mendemisionerkan Presiden dan Kabinet Dwikora untuk digantikan Dewan Revolusi sebagai transisi menuju pemerintahan Komunis di Indonesia.

Lihat Tabel dalam Lampiran 7.1 Gerakan Militer dan Politik G 30 S/PKI, Langkah Presiden Soekarno dan Tindakan Mayjen Soeharto DI SINI

Manuver politik elit-elit PKI dalam peristiwa G.30.S/PKI dilakukan dalam skenario berikut:

a. Karantina Presiden
Terbunuhnya para Jenderal, diasumsikan elit PKI akan menjadikan TNI AD mengalami kelumpuhan dan tinggal menyisakan superioritas Presiden ---yang sebelumnya telah diopinikan akan meninggal atau mengalami kelumpuhan permanen--- menjadi satu-satunya batu sandungan politik. Untuk mengelabuhi para loyalisnya, Presiden Soekarno perlu dikelola menjadi pendukung G.30.S/PKI ---sebagaimana sebelumnya telah disabotase kharismanya untuk mendukung operasi militer pembersihan para Jenderal TNI AD--- dan kemudian menyingkirkannya (menyingkirkan Presiden Soekarno). Skenario ini dilakukan dengan mengirim Soepardjo menjemput paksa Presiden pada pukul 06.00 ---sesaat setelah diketahui secara pasti para Jenderal Pimpinan TNI AD terbunuh--- untuk dipisahkan dari para pengawalnya dan kemudian disandera di rumah Komodor Susanto kawasan Halim.

Skenario ini mengalami kegagalan karena pada pagi itu Presiden Soekarno tidak berada di Istana. Pada saat Soepardjo mengalami kebingungan ---atas langkah apa yang harus ditempuh setelah gagal menemui Presiden Soekarno---, sesuai rencana semula, Letkol. Inf. Untung menyiarkan Komunike melalui RRI pada pukul 07.15 Wib. Komunike itu juga didengar Presiden ketika bersama pengawalnya sedang membahas situasi di rumah Ibu Dewi (Gatot Subroto), Ibu Haryatie (di Grogol), setelah batal menuju Istana karena ada laporan pasukan tidak dikenal sedang berkeliaran di kawasan Monas.

Selain memberi petunjuk pelaku pembunuhan para Jenderal, komunike juga mengemukakan akan adanya peristiwa politik berupa pembentukan Dewan Revolusi pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Menurut isi komunike, Dewan Revolusi akan melaksanakan “Panca Azimat Revolusi”, ketetapan-ketetapan MPRS dan putusan-putusan DPRGR yang berarti menjadi pemegang kendali baru pemerintahan di Indonesia. Hal menarik lainnya dari komunike adalah tidak disebutkan informasi keterlibatan Presiden Soekarno dalam rencana pembentukan maupun dalam struktur Dewan Revolusi. Komunike juga menyebutkan jika “Presiden Soekarno selamat dalam lindungan G.30.S/PKI” yang faktanya sedang berada di rumah Nyonya Haryati (Grogol-Slipi) melakukan analisis situasi bersama pembantu-pembantu terdekatnya. Ketidakakuratan fakta (tidak benar dirinya berada dalam lindungan G.30.S/PKI) dan kejanggalan komunike (masa depannya dalam Dewan Revolusi) sudah barang tentu menjadi pencermatan Presiden Soekarno. Namun suasana kebatinan Presiden pada hari itu lebih didominasi kepanikan para pengawalnya seputar hendak kemana dirinya akan dibawa.

Kegagalan G.30.S/PKI menyandera Presiden Soekarno serta kejanggalan-kejanggalan isi komunike tertolong oleh upaya Letkol Tituler Suparto  (pembantu pribadi Presiden Soekarno) ketika diperintahkan menghubungi Men/Pangau Omar Dhani. Kontak telpon dari Suparto dimanfaatkan Omar Dhani menggiring Presiden Soekarno menuju Halim. Presiden Soekarno sendiri mengakui dirinya memutuskan ke Halim atas kemauannya sendiri agar dekat dengan pesawat yang bisa membawanya menyelamatkan diri. Ia kemudian berangkat menuju Halim disertai iring-iringan pengawal maupun sebagian pembantu terdekatnya dan tidak berada dalam skema penyanderaan penuh sesuai rencana pimpinan G.30.S/PKI.

Sebagaimana dikemukakan Victor. M. Fic, keterlibatan Omar Dani dalam konspirasi ini dimungkinkan atas pendekatan pimpinan PKI sebelumnya yang akan menempatkan dirinya sebagai kandidat pengganti Presiden Soekarno dalam tatanan politik yang baru (paska kudeta) . Dhani juga merupakan keponakan Suripno ---seorang tokoh penggerak pemberontakan Madiun yang dihukum mati oleh Gubernur Militer Gatot Soebroto bersama Amir Syarifudin--- sehingga secara psikologis memiliki kedekatan dengan pimpinan G.30.S/PKI  .

b. Penyebarluasan Komunike 30 September
Pukul 7.15 tanggal 1 Oktober 1965, RRI menyiarkan komunike 30 September yang pada intinya mengemukakan hal-hal berikut:
(1) G.30.S/PKI dikepalai Letkol. Inf. Untung (Komandan Batalyon Cakrabirawa) telah melakukan penangkapan para Jenderal TNI AD ---yang tergabung dalam Dewan Jenderal--- yang disinyalir hendak melakukan coup terhadap Presiden Soekarno. 
(2) Dewan Jenderal merupakan gerakan subversif disponsori CIA dan mengharapkan Presiden Soekarno meninggal dalam waktu cepat. Setelah harapan tersebut tidak terkabul, Dewan Jenderal merencanakan coup pada tanggal 5 Oktober 1965 dengan memanfaatkan momentum peringatan hari Angkatan Bersenjata.
(3) Selain penangkapan para Jenderal TNI AD, obyek-obyek vital telah dikuasai dan Presiden Soekarno selamat dalam lindungan G.30.S/PKI.
(4) Sebagai follow up, akan dibentuk Dewan Revolusi pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Dewan Revolusi yang dibentuk G.30.S/PKI merupakan pelaksana “Panca Azimat Revolusi”, ketetapan-ketetapan MPRS dan putusan-putusan DPA. 
(5) Menghimbau semua pihak untuk mendukung G.30.S/PKI.
Pencermatan terhadap isi komunike akan dengan mudah disimpulkan para pendengar RRI, bahwa G.30.S/PKI merupakan gerakan kudeta. Terdapat kejanggalan relasi antara pembersihan para Jenderal ---sebagai usaha pencegahan kudeta terhadap Presiden Soekarno---, dengan pembentukan Dewan Revolusi mulai tingkat Pusat hingga Desa. Berdasarkan muatannya, komunike merupakan maklumat politik kehadiran rejim baru pemerintah Indonesia yang kelahirannya dimulai melalui penangkapan dan pembunuhan para Jenderal dalam peristiwa G.30.S/PKI. Adanya kejanggalan itu menjadikan upaya justifikasi gerakan ---seperti halnya isi komunike yang menyatakan gerakan ini merupakan masalah internal AD--- menjadi bersifat sekunder atau alasan yang dibuat-buat.
Komunike tanggal 1 Oktober 1965 diskenariokan pimpinan PKI sebagai informasi adanya “letusan tembakan pertama komandan gerakan” agar gerakan serupa diikuti dan direplikasi di daerahnya masing-masing. Sesuai instruksi Sjam kepada BCD, masing-masing daerah diminta mengikuti instruksi melalui RRI untuk kemudian segera mengaplikasikan gerakan di wilayah kerjanya. Membentuk Dewan-Dewan Revolusi di setiap daerah, sebagai tatanan rezim baru di semua tingkatan pemerintahan.

c. Misi Supardjo Dan Manuver Presiden
Kedatangan Presiden (di Koops PAU Halim dan tidak di rumah Susanto) tetap dimanfaatkan pimpinan tanggal 1 Oktober 1965 untuk dieksploitasi melalui dua skenario. Pertama, secara eksternal ia akan dikesankan ---melalui saluran-saluran publikasi--- berada dalam lindungan tanggal 1 Oktober 1965 dan memberikan dukungan sepenuhnya atau merestui agenda-agendanya. Untuk menghindari kecurigaan, akses informasi kepada Presiden Soekarno dilokalisir sedemikian rupa sehingga para loyalis Presiden Soekarno tidak akan mudah mencermati apa yang sebenarnya terjadi. Secara internal, Presiden Soekarno akan dipaksa menyetujui agenda-agenda tanggal 1 Oktober 1965. ---termasuk pelengseran dirinya dari kursi Presiden---. Apabila menolak, setidaknya Presiden Soekarno tidak bisa lagi secara leluasa menggerakkan loyalisnya untuk menghambat agenda-agenda G.30.S/PKI.

Untuk misi ini, (pukul 10.00 Wib., 1 Oktober 1965) pimpinan G.30.S/PKI mengirim kembali Soepardjo menghadap Presiden Soekarno di Koops untuk melapor bahwa Dewan Jenderal yang akan melakukan coup telah diamankan oleh gerakan yang dipimpin Letkol Untung. Setelah memperoleh laporan, ---selain mengomentari lolosnya Jenderal Nasution sebagai “hal biasa dalam revolusi”---, Presiden Soekarno menanyakan aspek legalitas gerakan, berupa bukti-bukti rencana coup Dewan Jenderal. Pada titik ini Supardjo kehilangan pijakan argumentasi dan berusaha menyelamatkan misinya dengan mengatakan laporan lengkap akan diberikan Letkol Untung. Supardjo kemudian menyodorkan Dekrit Dewan Revolusi yang ditandatangani Letkol. Untung beserta nama-nama anggotanya. Setelah mempelajari isinya, Presiden Soekarno menunjukkan sikap kemarahannya dan mengatakan bahwa tindakan Untung menguntungkan Nekolim.

Menelaah kronologi tersebut, dapat ditarik kesimpulan misi Supardjo bukanlah untuk meminta restu kepada Presiden Soekarno atas pelaksanaan G.30.S/PKI. Ia dijadikan umpan pimpimpinan G 30 S/PKI untuk secara diplomatis mengirim pesan kepada Presiden Soekarno, bahwa dirinya pada saat ini sendirian (TNI AD sudah lumpuh) dan tidak lagi memiliki masa depan dalam tatanan politik yang akan dibentuk. Pesan tersebut menyiratkan sebuah tekanan bahwa Presiden Soekarno tidak memiliki pilihan lain kecuali mendukung Gerakan G.30.S/PKI. Bisa juga strategi ini ditempuh untuk mengukur langkah apa yang akan dilakukan Presiden Soekarno, sekaligus untuk menyusun politik kesan yang kemudian (apabila Presiden Soekarno menolak menyetujui) akan dikesankan kepada khalayak bahwa melalui pertemuannya dengan Supardjo, agenda-agenda G 30 S/PKI telah memperoleh restu dari Presiden Soekarno.

Pertemuan dengan Supardjo terhenti manakala Brigjen Sabur (Komandan Resimen Cakrabirawa) hadir menghadap Presiden Soekarno untuk melaporkan suasana istana dan para Jenderal yang dibunuh. Laporan itu disampaikan Sabur secara terbuka sehingga didengar semua yang hadir di Koops, antara lain Oemar Dhani, Jenderal Soenarjo, Kolonel Saelan, Komodor Udara Leo Wattimena, Kolonel Suparto dan Brigjen Supardjo. Atas laporan itu ---juga dipicu kemarahannya atas rencana G.30.S/PKI melengserkan dirinya (sesuai Komunike), Presiden Soekarno memerintahkan Supardjo untuk mewakili pimpinan G.30.S/PKI menghentikan tembak menembak . 

Mencermati sikapnya, Presiden Soekarno menanggapi ulah pimpinan G.30.S/PKI dengan melakukan dua manuver. Pertama memerintahkan penghentian tembak menembak sebagai cerminan eksistensi dirinya masih sebagai pemegang kekuasaan. Kedua, berusaha memecah persekongkolan Supardjo-Aidit dengan mengesampingkan Aidit dan Letkol. Inf. Untung dalam meja perundingan serta memperlakukan Supardjo sebagai pimpinan gerakan. Hal itu tercermin dari perintahnya yang mempercayakan kepada Supardjo untuk penghentian tembak menembak.

Selanjutnya Presiden memerintahkan kepada para pembantunya untuk mempersiapkan Rapat Presidium Kabinet Dwikora dengan mengundang Waperdam II Leimena, Menpangak dan Menpangal (tidak mengundang Menko Aidit, padahal posisinya berada di kawasan Halim) serta menegaskan kekuasaan penuh dirinya sebagai Presiden, Pangti dan Perdana Menteri Kabinet Dwikora . Soekarno juga memerintahkan Brigjen Sabur membuat pernyataan bahwa dirinya dalam keadaan sehat wal-afiat dan tetap memimpin negara maupun revolusi. Supardjo bukanlah figur imbangan sepadan sehingga ia terbawa ritme dan manuver Presiden Soekarno. Supardjo bahkan bersama-sama Brigjen Sabur turut menyusun pernyataan Presiden Soekarno untuk kemudian membawa satu salinannya kepada para pimpinan G.30.S/PKI di Cenko (Central Komando) dan kemudian diteruskan kepada Aidit. Melalui pernyataan itu menyiratkan posisi Supardjo sebagai representasi pimpinan G.30.S/PKI telah dijatuhkan sedemikian rupa di Koops dan Presiden Soekarno telah menganggap Supardjo maupun pimpinan G 30 S/PKI lainnya telah kembali dalam kendalinya.

Selain menyerahkan satu salinan pernyataan Presiden Soekarno kepada Supardjo, Brigjen Sabur mengirimkan salinan serupa ke Istana untuk diumumkan Kepala Staf Cakrabirawa (Kolonel Marokeh Santoso) melalui konferensi pers pada pukul 11.00 Wib. Sedangkan surat pernyataan yang dibawa Supardjo diblokir pengumumannya oleh Aidit dan baru disiarkan pada pukul 13.00 Wib. melalui RRI. Terlepas dari pemblokiran tersebut, manuver yang disajikan Presiden menunjukkan bahwa pada saat itu inisiatif gerakan telah terpolarisasi menjadi tiga kekuatan yaitu G.30.S/PKI, Kostrad dan Presiden.



d. Dekrit Dewan Revolusi: Manuver Aidit Mendahului Presiden 
Pada saat misi Supardjo berada dalam manuver Presiden, Cenko II (Untung-Sjam Cs) dan Aidit Cs menerima ilustrasi situasi Supardjo dari Mayor Udara Sujono yang menyelinap dan kemudian memberi laporan . Sebelum Supardjo akhirnya sampai di Cenko II untuk menjelaskan hasil misinya, Aidit melalui Sjam Cs memerintahkan segera mengumumkan Dekrit Dewan Revolusi pada pukul 11.00 Wib. melalui RRI.

Tindakan pimpinan G.30.S/PKI itu dilakukan atas dua kemungkinan. Pertama, sabotase manuver Presiden sehingga sebelum pernyataannya (yang dibuat Sabur) dipublikasikan, telah didahului Dekrit yang isinya mendemisionerkan Kabinet Dwikora. Langkah ini merupakan tekanan sekaligus peringatan keras pimpinan G.30.S/PKI kepada Presiden Soekarno bahwa dirinya sudah habis dan langkah paling mungkin adalah mengikuti serta menyutujui agenda-agenda G.30.S/PKI. Kedua, merupakan strategi menjaga hubungan baik Supardjo dengan Presiden Soekarno. Pengumuman Dekrit dilakukan sebelum kedatangan Supardjo ke Cenko II ---Supardjo kembali ke Cenko II pada pukul 12.00--- akan dijadikan alasan bahwa para pimpinan G.30.S/PKI terlambat mengetahui sikap Presiden Soekarno. Keterlanjuran itu akan diperbaiki melalui proses negosiasi yang panjang sehingga tidak memberi ruang bagi Presiden Soekarno untuk melakukan langkah-langkah berarti dalam menghadang agenda G.30.S/PKI. Ketiga, untuk menjaga moral komplotan G 30 S/PKI agar tidak merosot. Sebagaimana disaksikan Mayor Bambang Supeno (Dan Yon 530) ---sebagai salah satu delegasi Supardjo---, ketika kembali ke Cenko II melihat moral komando revolusioner (komando pasukan pendukung G.30.S/PKI) telah jatuh akibat: (a) tindakan Presiden memerintahkan penghentian tembak menembak, (b) ketidakberdayaan Soepardjo melawan manuver Presidan Soekarno dan (c) tekanan instruksi-instruksi Aidit untuk meneruskan gerakan walaupun tidak memperoleh dukungan Presiden Soekarno.

Dekrit Dewan Revolusi pada intinya mengemukakan hal-hal berikut:
(1) Pembentukan Dewan Revolusi sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan di Indonesia yang dipimpin oleh Presidium Dewan. Presidium Dewan Revolusi terdiri dari Letkol Untung sebagai (Ketua), sedangkan wakil ketuanya terdiri dari Brigjen Supardjo (AD), Letkol Udara Heru (AURI), Kolonel Laut Sunardi (AL) dan Ajun Kombes Anwas (Polri).
(2) Menyatakan jatuhnya segenap kekuasaan negara kepada Dewan Revolusi dan Kabinet Dwikora berada dalam status demisioner.
(3) Pembentukan Dewan Revolusi Provinsi (paling banyak 25 personil), Dewan Revolusi Kabupaten (paling banyak 15 personil), Dewan Revolusi Kecamatan (paling banyak 10 orang), Dewan Revolusi Desa (paling banyak 7 orang). Bobot pernyataan pada poin ketiga berfungsi sebagai instruksi kepada pengurus PKI/BC daerah untuk melaksanakan pembentukan Dewan Revolusi.

Secara politik, selain merupakan sabotase (tindakan mendahului), Dekrit Dewan Revolusi melalui RRI merupakan maklumat terjadinya kudeta terhadap Presiden Soekarno dan Kabinet Dwikora serta munculnya kekuasaan rejim Komunis sebagai penguasa baru di Indonesia. Menanggapi manuver Aidit, Presiden Soekarno meneruskan agendanya dengan mengundang anggota Kabinet melakukan makan siang untuk kemudian melakukan sidang Kabinet di rumah Komodor Susanto. Tempat ini sebelumnya dipersiapkan untuk mengkarantina Presiden jika berhasil dijemput Soepardjo di Istana pada pagi hari.

Bagi Mayjen Soeharto, munculnya dekrit memberi petunjuk secara jelas bahwa selain menculik dan membunuh pimpinannya, G.30.S/PKI juga menggulingkan kekuasaan presidennya. Dua alasan ini telah cukup kuat bagi dirinya untuk melakukan langkah-langkah pembalasan dan bahkan menghancurkan G.30.S/PKI beserta akar-akarnya. 

e. Aidit Mengakomodasi Presiden sebagai Penguasa Simbolik (pukul 13.00 Wib.)
Setelah melihat kenyataan Aidit tidak mudah ditundukkan begitu saja, Presiden Soekarno melakukan brainstorming anggota kabinetnya yang sudah hadir (Omar Dani, Jaksa Agung Sutardjo dan Waperdam J.E Leimena). Pada forum makan siang dirumah Komodor Susanto itu, Kabinet terpolarisasi dalam dua kutub: (1) J.E Leimena mengingatkan tidak perlu mempercayai G.30.S/PKI, (2) Omar Dhani menyatakan perlunya mengakomodasi Dewan Revolusi. Presiden cenderung mengikuti pandangan Dhani dan akhirnya berusaha menggiring kabinet mengakomodasi Dewan Revolusi dengan konsesi: (a) mengakui eksistensi dirinya sebagai pimpinan tertinggi, (b) mengakomodasi anggota kabinet Dwikora dalam Dewan Revolusi . 
Sikap defensif (mengalah) Presiden dalam menghadapi Aidit dimungkinkan oleh hal-hal berikut:
(1) Ia menyadari dalam kepungan G.30.S/PKI yang kekuatannya tidak bisa diremehkan (TNI AD Lumpuh-RRI & Telkom dikuasai, anggota kabinet sedang banyak tugas luar dan dikelilingi pasukan pro G G.30.S/PKI yang siap tempur). Keperpihakan Omar Dhani yang pada saat itu dikelilingi seluruh kekuatan tempur AURI tentunya juga menjadi pertimbangan. Orang-orang yang dipasang pimpinan G.30.S/PKI ---termasuk Omar Dhani sendiri--- bisa jadi terus menghembuskan informasi yang bersifat intimidatif sehingga Presiden Soekarno merasa dalam suasana terpojok. Pada saat ini, Ia belum memperoleh informasi tindakan Mayjen Soeharto di Kostrad yang sedang mempersiapkan pembalasan terhadap G.30.S/PKI.
(2) Ia mulai merasa tidak memiliki back up politik yang mampu mengimbangi manuver G.30.S/PKI, sehingga menawarkan konsesi kepada pimpinan G.30.S/PKI merupakan pilihan masuk akal agar dirinya tidak terlempar dalam tatanan politik yang baru. Waperdam Leimena dan Jaksa Agung yang bersebarangan dengan Omar Dhani bukanlah pengendali kekuatan politik dan militer, sehingga tidak menjamin keselamatan dan masa depan politik Presiden Soekarno.
Setelah mengetahui keputusan Presiden Soekarno, Omar Dhani mengirimkan Letkol Heroe Atmojo (perwira intelijen AURI) menuju Cenko II untuk menyampaikan pesan bahwa Brigjen Soepardjo diminta menghadap Presiden Soekarno untuk membicarakan keputusannya . Setelah mengetahui kecenderungan sikap Presiden Soekarno ---atas informasi Letkol Udara Heroe Atmojo---, Aidit segera menafsirkan situasi dengan melakukan manuver “mengangkat Presiden Soekarno sebagai penguasa simbolik”. Pengangkatan itu dilakukan dengan melepaskan blokade informasi dan mengijinkan pengumuman Presiden Soekarno disiarkan melalui RRI pada pukul 13.00 Wib.
Keputusan Aidit memberi ijin pengumuman Presiden Soekarno disiarkan melalui RRI kemungkinan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan berikut:
(1) Untuk meredam gejolak internal G 30 S/PKI dan pihak-pihak eksternal loyalis Presiden Soekarno yang bisa tumbuh menjadi penghambat gerakan. Sebagaimana kita ketahui, perintah Presiden untuk menghentikan tembak menembak telah menimbulkan gejolak dikalangan pimpinan militer G.30.S/PKI.
(2) Untuk meredam kemarahan Presiden Soekarno agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang berseberangan dengan kepentingan G.30.S/PKI. Apalagi ia sekarang tidak sepenuhnya berhasil dikarantina dan faktanya dikelilingi sejumlah pembantu terdekatnya.

Kemungkinan Aidit memanfaatkan ketidakcermatan redaksi pengumuman Presiden sebagai perangkap untuk seakan-akan mengakui kembali kekuasaan Presiden Soekarno. Sesuai redaksinya isi pernyataan tersebut menyatakan “Presiden dalam keadaan sehat wal-afiat, dan tetap memegang kekuasaan negara dan revolusi”, namun tidak mengutuk G.30.S/PKI. Aidit menafsirkan statemen tersebut tidak memiliki unsur menghalangi keberlangsungan Dewan Revolusi dalam menjalankan roda pemerintahan. Atas penafsiran tersebut, Aidit menempatkan Presiden Soekarno sebatas simbol negara, dengan tetap memaksakan kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Dewan Revolusi. Oleh karena itu bisa dimengerti kenapa ia (Aidit) mengijinkan pengumuman Presiden disiarkan melalui RRI pada pukul 13.00 Wib. atau bersamaan dengan datangnya Supardjo ke rumah Susanto memenuhi panggilan Presiden Soekarno. Sedangkan satu jam berikutnya (pukul 14.00 Wib.), ia (Aidit) mengumumkan susunan Dewan Revolusi tanpa menyebut keterlibatan Presiden Soekarno dalam tatanan baru Indonesia itu.



f. Blunder Aidit: Menampar Uluran Tangan Presiden (pukul 14.00 Wib.)
Supardjo ---sebagai representasi pimpinan G.30.S/PKI--- tiba dirumah Susanto pukul 13.00 Wib. untuk memenuhi panggilan Presiden Soekarno. Ia menyelinap melalui pintu belakang dan bertemu Presiden Soekarno dalam kamar terpisah dengan para anggota kabinet. Presiden Soekarno menyampaikan kepada Supardjo hendak mengakomodasi Dewan Revolusi dengan konsesi keterlibatan dirinya dan sejumlah anggota Kabinet dalam Dewan Revolusi. Supardjo kemudian kembali ke Cenko II untuk melapor dan tiba disana pukul 13.30 Wib. Setelah kepergian Supardjo, ajudan Presiden Bambang Widjanarko tiba di rumah Susanto dengan membawa berita Jenderal Umar belum bisa menghadap karena di Konsinyir Mayjen Soeharto. Bambang juga melaporkan kejadian-kejadian di Kostrad seputar persiapan Mayjen Soeharto menyusun aksi balasan terhadap aksi G.30.S/PKI . Selain laporan Bambang, Presiden Soekarno juga menerima dinamika Kostrad melalui Menpangal R.E. Martadinata yang sebelum tiba di rumah Susanto pukul 13.00 Wib bertemu dengan Mayjen Soeharto di Kostrad.

Pada sisi lain, Aidit gagal menangkap dan bahkan menampar uluran tangan tawaran koalisi Presiden Soekarno dengan mengambil keputusan blunder, yaitu (1) Mengumumkan kembali Dekrit Dewan Revolusi, (2) mengumumkan personalia dewan revolusi tanpa menyebut eksistensi Presiden Soekarno (Presiden Sekarno dilempar dari kekuasaan), (3) menurunkan pangkat kemiliteran tertinggi menjadi setingkat Letnan Kolonel. Keputusan yang diumumkan melalui RRI pada pukul 14.00 Wib. ini kemungkinan diambil dalam situasi kebatinan Aidit berikut:

(1) Aidit memandang siaran pengumuman Presiden Soekarno melalui RRI sudah cukup sebagai konsesi etikad baiknya. Presiden Soekarno cukup ditempatkan sebagai simbol negara, sementara kendali pemerintahan tetap dipegang Dewan Revolusi.
(2) Aidit merasa sudah mengakomodasi nama-nama Kabinet Dwikora rekomendasi Presiden Soekarno kedalam Keputusan No. 1 Dewan Revolusi tentang susunan personalia Dewan Revolusi.
(3) Aidit dalam kedaan panik setelah menerima laporan persiapan Kostrad dan pembelotan pasukan G.30.S/PKI ke Kostrad (2 kompi Batalyon 454 dan semua anggota Batalyon 530 kecuali komandannya). Oleh karena itu ia mengambil tindakan tidak populer dengan menurunkan pangkat kemiliteran menjadi setingkat Letnan Kolonel sebagai pangkat tertinggi (Keputusan No. 2 Dewan Revolusi tentang penurunan dan kenaikan pangkat).

Terlepas pertimbangan apapun yang ada dalam benak Aidit, keputusan ini telah menjauhkan diri dan komplotannya dari uluran tangan Presiden Soekarno dalam jalinan Koalisi. Aidit tidak hanya melempar Presiden Soekarno dalam kedudukan tidak berarti dan mendemisionerkan Kabinet Dwikora, namun juga menendang para perwira diatas kolonel untuk berada dalam perintah Untung. Keputusan ini tentu saja mengundang kemarahan para perwira di semua angkatan dan akan mengkonsolidasi diri memberikan dukungan pada langkah-langkah pihak manapun yang mengambil inisiatif melawan komplotan G.30.S/PKI.

g. Manuver Presiden: Perangkap Perintah Harian
Presiden Soekarno sangat marah ketika mendengar siaran RRI Pukul 14.00 Wib. bahwa eksistensi dirinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak dianggap ada oleh Aidit. Kemarahan itu tercermin dari dialognya dengan Men/Pangak Sutjipto Judodihardjo. “Aku tidak ingin dipaksa, ini kabinetku”, statemen Presiden Soekarno dengan nada marah, dan segera ditimpali Sutjipto “ini adalah kudeta”. Ketika Sutjipto menyarankan untuk segera menunjuk Men/Pangab yang baru sambil mengusulkan Mayjen Ibrahim Ajie, Presiden Soekarno masih marah dengan mengatakan “jangan mendikte apa yang harus aku lakukan, aku tidak ingin dipaksa oleh siapapun, aku akan memecahkan masalah itu sendiri”. JE Leimena menggambarkan situasi pada saat itu Presiden Soekarno sedang kehilangan instink politiknya dan benar-benar tidak mampu menguasai keadaan. Leimena tidak bisa memahami betapa Presiden Soekarno berhasil digiring-giring dan kemudian masuk perangkap Aidit sejauh itu .

Tampaknya, pengakuan Aidit atas eksistensi kekuasaannya menjadi prioritas Presiden Soekarno, sehingga tidak mempedulikan saran mayoritas anggota kabinet untuk tidak mempercayai G.30.S/PKI. Kali ini ia melakukan manuver dengan memanfaatkan kepanikan pimpinan G.30.S/PKI ---atas informasi rencana pergerakan Kostrad--- sebagai instrumen perangkap. Ia menawarkan aliansi kepada Aidit dengan memberinya kesempatan mengusulkan calon Men/Pangad. Pengangkatan Men/Pangad akan ditetapkan melalui Surat Perintah Harian yang akan ditandatangani Presiden. Pengakuan Pimpinan G.30.S/PKI terhadap Surat Perintah Harian dengan sendirinya mengakui kembali Presiden Soekarno sebagai pemegang penuh kendali negara dan pemerintahan. Adanya pengakuan itu juga berarti menghapus eksistensi Dewan Revolusi beserta keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Setelah melalui dua kali pertemuan dengan Supardjo ---yang menyelinap dari pintu belakang rumah Susanto dan berbicara dalam ruangan terpisah dari anggota Kabinet--- Presiden Soekarno kemudian menggiring kabinetnya untuk menunjuk Mayjen Pranoto Rekso Samodro (calon Aidit) sebagai carteker Men/Pangad. Pengangkatan Pranoto dituangkan dalam Surat Perintah Harian yang secara redaksional disusun Brigjen Sabur bersama RE. Martadinata. Tepat pukul 16.00 Wib. Surat Perintah Harian ditandatangani Presiden Soekarno. Terlepas adanya dinamika dan kontroversi , Presiden Soekarno berhasil menggiring pimpinan G.30.S/PKI masuk perangkapnya untuk kembali mengakui kekuasaanya. 

Pencermatan terhadap masalah ini juga dapat ditarik kesimpulan sebaliknya, Presiden Soekarno memberi konsesi terlalu tinggi kepada pimpinan G.30.S/PKI dan tidak sadar dirinya dijadikan bumper oleh elit pimpinan G.30.S/PKI untuk menghadapi tusukan Kostrad yang sebenarnya tidak ditujukan kepada dirinya. Mencermati informasi Bambang Widjanarko, tentunya Presiden Soekarno dapat menarik kesimpulan bahwa dirinya bukan sasaran Mayjen Soeharto. Langkah Kostrad adalah persiapan melawan G.30.S/PKI, sebuah komplotan yang selama sehari penuh telah menenggelamkan eksistensi Presiden Soekarno secara bertubi-tubi (dengan melemparnya dari kursi Presiden).

Hal yang dapat kita ketahui secara pasti adalah langkah Presiden Soekarno selanjutnya tampak mengantisipasi kemungkinan dimanfaatkannya TNI ---setelah Pengangkatan Pranoto--- oleh G.30.S/PKI untuk menikam dirinya. Setelah penandatangan Surat Perintah Harian, Presiden Soekarno segera mengirim pesan kepada Panglima Divisi Siliwangi Mayjen Ibrahim Ajie agar sewaktu-waktu masuk Jakarta jika dipanggil untuk mengamankan dirinya di Halim. Presiden Soekarno juga memerintahkan Brigjen Sabur melakukan kontak dengan Komandan RPKAD (yang pada saat itu berada dibawah koordinasi Kostrad) untuk sewaktu-waktu melakukan intervensi jika Presiden Soekarno dalam bahaya . 

Terlepas adanya dua antisipasi itu, mungkin saja Presiden Soeharto telah memperhitungkan kapabilitas Pranoto Reksosamodro ketika harus berhadapan dengan sikap tegas Mayjen Soeharto-Nasution. Ia (Presiden Soekarno) telah memiliki referensi bahwa pada hari itu perintahnya agar Mayjen Umar Wirahadikusumah menghadap telah berhadapan dengan kebijakan Konsinyir Mayjen Soeharto . Mungkin Presiden Soekarno telah memperhitungkan tidak efektifnya pengangkatan Pranoto, namun prioritas dirinya adalah pengakuan kembali eksistensi kekuasaanya (diakui kembali sebagai Presiden yang sebelumnya di demisionerkan melalui komunike Dewan Revolusi). Walaupun secara formal ia berpihak pada Pranoto, di lapangan ia mempercayakan insting Mayjen Soeharto ---yang telah diketahui karakter, reputasi dan sikap tegasnya pada hari itu--- untuk menghadapinya.

h. Aidit Berusaha Merebut Presiden
Sesaat setelah penandatanganan Surat Perintah Harian, peruntungan G.30.S/PKI berubah drastis yang ditandai dengan:
(1) Mersosotnya kekuatan militer G.30.S/PKI karena sebagian besar pasukan terlatih (Yon 454 dan Yon 530) membelot ke Kostrad. 
(2) RRI danTelkom berhasil dikuasai Kostrad.
(3) Mayjen Pranoto ---yang baru saja diangkat sebagai carteker TNI AD dan menuju Kostrad atas perintah Aidit, untuk menguasai Kostrad--- segera dikonsinyir oleh Mayjen Soeharto sehingga tidak bisa menjalankan Surat Perintah Harian.
(4) Mayjen Soeharto menyampaikan pesan kepada Presiden Soekarno (melalui Bambang Widjanarko dan Kolonel Tjokroparonolo) bahwa untuk sementara menunda pelaksanaan Surat Perintah Harian dengan alasan: (a) pengejaran dan penumpasan penculik sedang berlangsung, (b) para Jenderal yang diculik belum diketahui nasibnya, (c) melaporkan kepada Presiden Soekarno bahwa sesuai kebiasaan/konvensi  dan perintah Menhankam/ KASAB ---untuk menghindari kekosongan dan kelumpuhan--- dirinya memimpin sementara TNI AD. Selanjutnya ia bersedia menerima perintah Presiden Soekarno.
(5) Mayjen Soeharto memerintahkan Bambang dan Brigjen Sabur agar dalam perlindungannya membawa Presiden Soekarno menuju Bogor sebelum tengah malam. 

Menyaksikan perubahan drastis tersebut, pimpinan G.30.S/PKI hanya bisa termangu-mangu tanpa bisa berbuat banyak. Pada pukul 20.00 Wib., pimpinan militer G.30.S/PKI di Cenko II, menyimpulkan gerakan telah gagal untuk kemudian melakukan rapat darurat di markas besar Aidit (rumah Suwardi). Untuk menyelamatkan gerakan, rapat memutuskan akan melanjutkan gerakan dari Yogyakarta dan harus didukung (memperoleh dukungan dari) Presiden Soekarno. Untuk tujuan ini Presiden Soekarno harus bisa direbut dan diterbangkan ke Yogyakarta. 

Omar Dhani dan Supardjo mendesak Presiden agar meninggalkan Halim menggunakan pesawat menuju Yogyakarta atau Madiun (sesuai misi Aidit, merebut Presiden Soekarno). Sedangkan J.E Leimena, Brigjen Sabur dan Bambang Widjanarko meyakinkan serta mengupayakan Presiden Soekarno agar bersedia meninggalkan Halim menuju Bogor dengan menggunakan perjalanan darat. Pada saat krusial tersebut, Nyonya Dewi yang telah datang ke Halim atas permintaan Presiden Soekarno sendiri, turut mendesak Presiden Soekarno agar memenuhi saran Mayjen Soeharto menuju Bogor. Pukul 23.30 Wib., Presiden Soekarno akhirnya berangkat menuju Bogor dengan meninggalkan Omar Dhani di Halim. Hal itu menandai kegagalan skenario darurat Aidit yang hendak melanjutkan gerakan dari Yogyakarta bersama-sama (dengan memaksakan dukungan dari) Presiden Soekarno. Pada tahapan selanjutnya, Soekarno berada dalam posisi tersudut dan disibukkan untuk menghadapi pengadilan sejarah.


  1. Suparto menjadi pembantu pribadi Presiden Soekarno atas upaya mertua Omar Dhani.
  2. Lihat Victor, M. Fic, Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi tentang Konspirasi, Jakarta: Yayasan Obor, 2005, hal 156
  3. Rosamona, Matinja Aidit: Marsekal Lubang Buaja, (Djakarta: Inkopak-Hazera, 1967), hlm 57
  4. Perintah Presiden menghentikan tembak menembak ---setelah memperoleh laporan Sabur--- bisa jadi mengindikasikan ketidaktahuannya terhadap istilah “pengamanan para Jenderal” dalam laporan Supardjo. Setelah mendengar laporan Sabur, ia baru menyadari bahwa maksud semua itu adalah telah terjadi penculikan dan pembunuhan para Jenderal.      
  5. Mayjen Umar tidak bersedia hadir karena dikonsinyir Pangkostrad Mayjen Soeharto. Menurut Supardjo Jenderal Nasution dan Mayjen Soeharto juga diundang namun tidak dapat hadir. Ketidakhadiran Mayjen Soeharto karena yang bersangkutan sendang mempersiapkan segala kemungkinan termasuk melakukan serangan balasan pada pasukan G.30.S.
  6. Victor M. Fic, Op. Cite, hlm 183
  7. Victor M. Fic, Op. Cite, hlm 197.
  8. Ibid, hlm 198.
  9. Ibid, hlm, 216      
  10. Ibid, hlm, 210  
  11. Misalnya seputar pertanyaan “Kepentingan strategis apa yang melatarbelakangi Presiden harus bersusah payah melakukan aliansi dalam penunjukan Men/Pangad?” atau “kenapa Presiden harus mengesampingkan Menhankam/KASAB dalam pengangkatan Men/Pangad?”.
  12. Victor M. Fic. Op. Cite, hlm 214.
  13. Presiden tahu betul bagaimana Letkol Soeharto menyelamatkan dirinya dari kudeta 3 Juli 1946 walaupun menolak melakukan perintah penangkapan komandannya dengan alasan hirarkinya salah. Mayjen Soeharto juga menolak menenggelamkan kapal Belanda pada saat operasi Mandala sedang dalam persiapan dengan alasan akan merusak seluruh skenario kemiliteranyang sudah disusun. Namun Presiden juga mengetahui tindakan-tindakan itu merupakan keputusan genial-konstitusional untuk memastikan kebijakannya tidak salah. Presiden juga mengetahui benar Mayjen Soeharto tidak melakukan tindakan yang mengancam eksistensi kekuasaanya.
  14. Kebiasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan Negara dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan hukum positif. 
Penulis : Abdul Rohman
Sudah selayaknya Komunisme tidak diberi ruang untuk tumbuh menjadi idiologi negara menggantikan Pancasila.