Wednesday, October 7, 2015

Kudeta PKI 1965 Bagian 14: Rekonsiliasi Adalah Kembali Ke Sistem Pancasila


Pencermatan mikro dan makro kesejarahan terhadap peristiwa G.30.S/PKI dapat kita tarik pelajaran sebagai berikut:

1. Secara mikro kesejarahan, G.30.S/PKI merupakan upaya PKI melakukan coup terhadap Presiden Soekarno sebagai bagian rencana pembentukan pemerintahan Komunis di Indonesia. Secara makro, peristiwa tersebut merupakan salah satu bagian skenario kekuatan-kekuatan di luar kawasan Nusantara (RRC Komunis dalam ikatan Comintern) untuk melakukan dekonstruksi peradaban Nusantara dan menjadikannya sebagai subordinasi kekuasaannya. Nusantara merupakan sebuah entitas peradaban yang telah sejak lama memiliki daya tarik untuk ditaklukkan oleh kawasan-kawasan diluarnya. Ekspansi Kubilai Khan, proyek disintegrasi Kekaisaran Cina (kasus Paregreg), Kolonialisasi Eropa-Jepang, Subordinasi Komunis Moskow dan RRC membuktikan Nusantara memiliki daya tarik untuk ditaklukkan.

Bagi eksistensi peradaban Nusantara, keberhasilan G.30.S/PKI akan lebih berbahaya jika dibandingkan dengan perang Paregreg. G.30.S/PKI melancarkan dua serangan sekaligus, yaitu kudeta secara fisik dan dekonstruksi idiologis yang ditandai dengan pembantaian orang-orang yang tidak sejalan dengan Komunisme. Hakekat peradaban Nusantara adalah sebuah konsepsi kemasyarakatan dalam skala bangsa yang diletakkan pada pluralitas komitmen ke-Tuhanan, tegaknya nilai-nilai keadilan dan keadaban serta penghargaan terhadap keragaman untuk terwujudnya keselamatan dan kesejahteraan manusia. Kemenangan Komunis akan menjadikan spirit dasar peradaban Nusantara ini hanya tinggal kenangan dan eksistensi kesejarahannya akan dianggap sebagai mitos belaka.

2. Setiap upaya penumbangan peradaban Nusantara selalu diiringi dengan munculnya sosok revisionis untuk kemudian menegakkannya kembali. Ekspansi Kubilai Khan dihadapi dengan munculnya Raden Wijaya, Perang Paregreg oleh Sunan Kalijogo, Kolonialis Eropa-Jepang dihadapi para pejuang kemerdekaan dan kemunculan Soekarno-Hatta sebagai Proklamator. Peristiwa Madiun dihadapi oleh pemerintahan Soekarno bersama TNI, sedangkan G.30.S/PKI ditandai dengan munculnya Mayjen Soeharto ke pentas sejarah bangsa. 

Persentuhan ekpansionis ke wilayah Nusantara tidak jarang berakibat kurang menguntungkan (memunculkan energi pembalikan) bagi para pelakunya. Kekaisaran Mongol dan Komunisme pada akhirnya mengalami keruntuhan. Cina mengalami kepedihan kemanusiaan akibat ekpansionis Jepang. Eropa menghadapi kenyataan pahit datangnya episode teror yang dibawa Hitler. Jepang kemudian juga menderita serangan bom atom akibat “kepanikan” Amerika Serikat untuk segera mengakhiri PD II. Hal itu membuktikan kebenaran hukum kehidupan yang menempatkan eksistensi suku dan bangsa sebagai keniscayaan penciptaan Tuhan. Eksistensinya bukan untuk saling menjatuhkan dan menghapuskan melainkan untuk mengenal (saling memahami, melakukan perinteraksian secara baik dan produktif untuk kebaikan bersama) .

Imperium Nusantara memiliki reputasi yang baik dalam hal penghargaan terhadap suku bangsa maupun kawasan-kawasan lain disekitarnya. Bahkan dalam upaya konsolidasi teritori fisiknya sendiri di kawasan Nusantara ---sebagaimana dilakukan Gajah Mada--- tidak menyebabkan keruntuhan suku-suku bangsa. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menenggelamkan Suku Indian dan Australia dengan Suku Aborigin. Reputasi yang relatif clean itu menyebabkan setiap kedatangan ekpansionis ---cepat atau lambat--- akan memunculkan energi pembalikan untuk terwujudnya kesetimbangan baru.

3. Kegagalan G.30.S/PKI merupakan bukti kegagalan eksperimen teori klas dalam masyarakat Nusantara. Komunisme membenarkan perlawanan klas untuk membangun masyarakat tanpa klas dalam pimpinan diktaktor proletar. Sementara itu jiwa peradaban Nusantara diletakkan pada totalitas transendensi, pluralitas, keadilan dan keadaban serta keguyuban untuk terwujudnya keselamatan dan kesejahteraan bersama. Pencapaian tujuan tidak membenarkan dilakukan melalui jalan kekerasan. Pola relasi antar sesama tidak diletakkan dalam kerangka untung rugi secara materialistis, akan tetapi didasarkan harmoni untuk pencapaian kesejahteraan bersama.

Sebagaimana diakui Presiden Soekarno, terdapat perbedaan struktur masyarakat antara sistem Komunis dengan masyarakat Nusantara. Strategi perjuangan Komunis dilakukan dengan menghadapkan diametral antara pemegang sarana produksi dengan kalangan buruh ---yang tidak memegang sarana produksi---. Sementara dalam masyarakat Nusantara banyak didominasi pemegang sarana produksi skala kecil, seperti petani gurem, nelayan kecil, pedagang kaki lima dan usaha-usaha berskala kecil lainnya. Mereka sosok-sosok mandiri (bukan buruh) walaupun hanya mengendalikan usaha-usaha skala kecil. Oleh karena itu bisa dengan mudah dipahami kenapa eksperimentasi teori klas tidak bekerja secara efektif dalam masyarakat Nusantara.

Nusantara juga dipenuhi kantong-kantong kulktural yang selama ini hidup berdampingan secara damai. Perbedaan merupakan kekayaan yang telah menjiwa untuk diarifi dan bukan sebagai instrumen pertentangan. Oleh karena itu pertentangan klas tidak bisa diterima oleh jiwa masyarakat Nusantara.

Peristiwa G 30 S/PKI menyentuh aspek-aspek terdalam dan kompleks dalam perspektif spirit, kesejarahan, nilai-nilai dan perasaan batin masyarakat Nusantara. Rekonsiliasi yang dituntut sebagian kalangan pada era reformasi tidak akan pernah bekerja secara efektif manakala tidak memahami aspek-aspek terdalam masyarakat Nusantara tersebut. Tuntutan ganti rugi oleh pihak-pihak yang merasa “teraniaya” dalam proses penumpasan pelaku G.30.S/PKI maupun semasa “Civil War” hanya akan memunculkan imbangan baru dari orang-orang ---dalam jumlah lebih besar--- yang dahulunya merasakan penderitaan akibat ulah PKI beserta kader-kadernya.

Rekonsiliasi terbaik adalah formulasi yang digariskan oleh Presiden Soeharto dengan kembali pada sebuah konsensus untuk berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Komunisme merupakan idiologi destruktif dan otoriter dan oleh karena itu harus dibenamkan dalam-dalam. Setiap upaya menghidupkan Komunis di Indonesia, cepat atau lambat akan berhadapan secara diametral dengan kekuatan-kekuatan rakyat untuk segera menumbangkannya. Suasana batin masyarakat yang pernah menderita akibat perilaku destruktif komunis tentu menjadi pelajaran dan pertimbangan kita semua dalam menyikapi munculnya gerakan-gerakan Komunisme pada waktu-waktu sekarang dan yang akan datang. Hal yang perlu dihindari adalah polarisasi dalam masyarakat secara berkepanjangan sehingga menguras energi untuk secara fokus menata kembali peradaban bangsa. Kesetiaan dan kebanggaan pada idiologi nasional Pancasila dan cita-cita nasional sebagaimana pembukaan UUD 1945 merupakan prasyaratan kemajuan bangsa Indonesia
***

Penulis
Abdul Rohman
CEO Cendana News














Sudah selayaknya Komunisme tidak diberi ruang untuk tumbuh menjadi idiologi negara menggantikan Pancasila.